Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPS Kota Banda Aceh

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengapresiasi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pusat Statistik (BPS) se-Provinsi Aceh. Menurutnya, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Walikota Banda Aceh pun mengapresiasi berbagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan BPS sejak 2010. Reformasi Birokrasi BPS memiliki tujuan untuk mewujudkan BPS yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, memiliki pelayanan publik cepat, serta menghasilkan data statistik berkualitas.

Walikota Banda Aceh menyampaikan bahwa selama ini pemerintah kota maupun masyarakat pengguna data sangat terbantu dengan keberadaan BPS Kota Banda Aceh yang telah menyediakan berbagai ragam data. Data indikator utama dan strategis seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan angka pengangguran, serta berbagai data lainnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan mengevaluasi hasil pembangunan.

Walikota Banda Aceh menyebutkan bahwa pencanangan zona integritas menunjukkan komitmen dan keseriusan para pejabat dan pegawai BPS dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan BPS. Beliau berharap semoga kegiatan pencanangan Zona Integritas ini menjadi langkah awal bagi kita menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Bagi Walikota Banda Aceh, peran BPS amatlah penting dan strategis. Tidak ada keberhasilan sebuah pembangunan tanpa data. Beliau berharap BPS terus bekerja secara profesional, memberikan dedikasi, dan kontribusinya bagi pembangunan Aceh dan Kota Banda Aceh pada khususnya. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini dimana banyak masyarakat yang mencari data tentang virus tersebut, termasuk berbagai dampak yang ditimbulkannya di berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya, beliau berharap BPS dapat selalu menjadi lembaga terpercaya dan akurat dalam penyediaan data yang dibutuhkan masyarakat.

Kepala BPS Banda Aceh dalam sambutannya mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPS Kota Banda Aceh bertekad untuk terus memberikan sumbangsih nyata dalam hal pembinaan kepada instansi/lembaga pemerintahan selaku wali sekaligus produsen data. Koordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia yang diinisiasi bersama Diskominfotik Banda Aceh merupakan bagian dari upaya BPS Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas SDM dan data sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data. Kepala BPS Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Walikota yang telah mengeluarkan Peraturan Walikota  No. 32 Tahun 2018 tentang Sistem Satu Data Kota Banda Aceh yang merupakan payung hukum dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Diskominfotik Banda. Kemudahan publik dalam mengakses layanan juga merupakan salah satu kepuasan bagi pihaknya. Pelayanan BPS Kota Banda Aceh tidak hanya dilakukan melalui jalur offline seperti Pelayanan Statistik Terpadu (PST) tetapi juga jalur online di antaranya website resmi BPS Kota Banda Aceh, Live Chat, dan media social (Whatsapp, Instagram, Facebook).